Kebijakan mengenai program sertifikasi yang di tujukan untuk para dai menuai beragam polemik. Kementerian Agama (Kemenag) akan dengan segera menetapkan program ini sebagai penyeleksian secara resmi dari pemerintah.
Program tersebut tidak dengan mudah di terima oleh publik. Pasalnya, terdapat berbagai pro kontra mengenai kebijakan yang akan di tetapkan oleh menag. Sebab, hal ini di nilai belum memiliki kejelasan yang pasti.
Pro Kontra Sertifikasi Dai
Dengan munculnya kebijakan baru mengenai sertifikasi dai, muncul pula pro kontra yang berdatangan. Beberapa pihak menilai bahwa sertifikasi ini tidak di perlukan, sebab dai yang melakukan ceramah telah mendapatkan validasi secara kangsung dari masyarakat. Di samping itu, ada juga beberapa yang pro terhadap kebijakan ini. Sebab, sertifikasi di nilai tidak memiliki masalah, malahan di anggap sebagi sesuatu yang biasa.
Mereka beranggapan bahwa sertifikasi dapat di lakukan sesuai dengan bidang dan profesi tertentu. Hal itu di tujukan untuk mendapatkan identitas dan pengakuan resmi yang bersumber dari suatu institusi suatu negara.
Baca juga mengenai: MUI Tolak Sertifikasi Dai
Walaupun demikian, sertifikasi ini juga akan terus di pertimbangkan dan di diskusikan lebih luas dan rinci. Apabila sudah jelas dan telah di pertimbangkan dengan matang, maka waktunya adalah di lakukannya penerapan. Kebijakan ini di tujukan kepada para dai yang bersedia untuk di lakukan proses mendapatkan sertifikasi. Jadi, tidak semua dai akan melakukan sertifikasi, melainkan tanpa adanya paksaan terselubung. Dengan begitu, dapat di simpulkan bahwa sertifikasi ini memiliki peluang untuk di terima oleh masyarakat. Tentu saja, program ini di harap akan menciptakan kemajuan kualitas dai yang sesuai dengan syariat agama. Begitu pula dengan yang lain.
Maka, program ini akan tetap di lanjutkan sesuai dengan aturan yang di luncurkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu, hal ini juga mendapat persetujuan melalui Wakil Presiden, yakni KH. Ma’ruf Amin. Hal tersebut juga telah di diskusikan secara terbuka dengan di hadiri oleh para petinggi negara yang berkaitan.
