Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Penyebarannya meluas dengan sebuah dakwah yang di lakukan oleh para dai (penceramah) yang ada di berbagai wilayah nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, seperti itulah istilahnya. Dakwah Islam membawa kebaikan bagi seluruh makhluk dan alam semesta.
Sertifikasi Dai Muslimah News
Munculnya sertifikasi yang di tujukan bagi para dai dari Kemenag menuai berbagai penolakan. Hal tersebut menjadikan suatu program dari “Sertifikasi Dai” di ubah menjad “Dai Bersertifikat”. Akan tetapi, program sertifikasi ini di lakukan perubahan lagi menjadi “Bimbingan Teknis Penceramah Bersertifikat”. Program Bimbingan Teknis ini di mulai pertama kali pada hari Jum’at, 18/09/2020, dan di buka secara langsung oleh Wakil Kementerian Agama, yakni Zainut Tauhid Sa’adi.
Judul yang di ganti bukan berarti berbeda program, pada intinya adalah sama saja. Program yang di buat ini, menurut Menag Fachrul Razi ialah bertujuan untuk melakukan motif yang disebut ‘deradikalisasi’. Tentu saja, hal itu belum memiliki kejelasan yang pasti dari motif deradikalisasi tersebut. Pasalnya, setiap dai melakukan dakwah/ceramah yang di lakukan tidaklah mengandung isu yang buruk, melainkan memberikan isi dakwah yang sesuai dengan aturan Islam yang rahmatan lil’alamin.
Dai yang di haruskan untuk melakukan sertifikasi juga tertuju pada dai muslimah. Sertifikasi ini akan di jalankan secara merata dan tertata melalui pendataan dai.
Baca juga: Dakwah itu Wajib, Tak Perlu Sertifikat!
Meski menuai berbagai kontra dan polemik antar pihak, akan tetapi Kemenag akan melanjutkan program sertifikasi ini tanpa adanya paksaan. Jadi, program ini akan diikuti oleh para dai yang setuju untuk mendaftar sertifikasi. Ketika sudah mendaftar, maka akan langsung di lakukan proses yang lebih lanjut hingga mendapatkan sertifikat dai.
Program ini akan segera di terapkan menurut informasi yang di sampaikan oleh Kemenag RI pada tahun 2020. Tentunya, hal ini pun telah di rencanakan dan di diskusikan pada sebuah rapat kerja bersama pihak – pihak pemerintah.
