Wacana kemenag menerapkan sertifikasi dai mengundang banyak respon dari berbagai pihak. Mulai dari yang pro terhadap program ini, hingga kontra.
Kemenag sendiri ingin melakukan sertifikasi ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas para dai di Indonesia. Dengan begitu, dakwah yang dari para dai pun akan lebih mengedukasi masyarakat, dan tidak melenceng dari ajaran yang seharusnya.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan sertikasi ini bersifat tidak wajib. Apabila dai tidak mengikuti sertifikasi, tidak akan ada sanksi yang mengikat atau memaksa dai untuk mengikutinya.
Ia menjelaskan bahwa tidak akan adanya dua kelompok dai yang bersertifikat dan tidak. Maka dari itu dai yang tidak mengikuti sertifikasi tetap bisa berdakwah kepada masyarakat.
Pro dan Kontra sertifikasi dai
Ketua MUI bidang dakwah sepakat
KH Muhammad Cholil Nafis memberikan pandangan terhadap sertifikasi ini. Menurutnya program ini wajib adanya agar tidak adanya dai yang tidak sejalan dengan NKRI.
Cholil menambahkan bahwa terdapat perbedaan yang harus dipahami antara sertifkasi dengan pemberian sertifikat. Apabila sertifikasi maka harus ada pembayaran, sedangkan sertifikat adalah standarisasi kompetensi.
Baca juga Digital Marketing dalam Bisnis Start-up
Ketua umum ADDAI menilai sertifikasi perlu di Indonesia
Muhammad Syarif Hidayatullah selaku Ketua Umum Asosiasi Dai Daiyah Indonesia menilai perlunya penerapan sertifikasi dai. Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak dai yang turun ke masyarakat, tetapi tidak berpengalaman dan bukan ahlinya.
Menurutnya saat ini penilaian dai hanya berdasarkan followersnya, tidak melihat dari ilmu agamanya. Syarif menilai bahwa sertifikasi ini dapat menjadi jalan keluar, untuk mengurangi hal – hal seperti itu.
Walaupun masyarakat tidak dapat menyepakati begitu saja. Menurutnya sertifikasi ini perlu sosialisasi lebih, agar masyarakat dapat memahami betul tujuan sertifikasi ini.
Persaudaraan Alumni (PA) 212 menentang
Ketua umum PA 212 Slamet Maarif turut memberikan komentarnya, menurutnya apa yang kemenag lakukan tidak efektif dan sia – sia. Slamet pun menambahkan, bahwa sertifikasi ini lebih banyak manfaat yang kurang baik daripada manfaat yang baik.
Tokoh PA 212 lainnya, yaitu Novel Bamukmin turut mengeluarkan pendapatnya terhadap sertifikasi dai. Bahwa sertifikasi dai ini dapat menjadi adu domba bagi para dai, serta membuka peluang terbuatnya kubu antar dai.
MPR meminta menag stop wacana sertifikasi
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR Hidayar Nur Wahid. Ia meminta menag untuk fokus terhadap program kerja yang seharusnya menjadi prioritas untuk dilakukan.
Menag diminta untuk dapat menerima kritik dan saran dari semua pihak. Serta dapat fokus terhadap seluruh agama, karena beliau merupakan menteri dari semua agama.
