Wacana kemenag akan berlakukan sertifikasi dai ramai menjadi pembahasan dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Wacana ini hadir kembali ketika Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI.
Tentu saja, penolakan terhadap sertifikasi ini kembali terjadi, beberapa tokoh menyuarakan penolakan ini langsung kepada kemenag. Sejak tahun 2015 wacana ini muncul, dan selalu mendapatkan penolakan.
Penolakan terhadap sertifikasi dai
Wakil Ketua MPR buka suara
Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid program ini sangat kontroversial, wacana adanya sertifikasi ini hadir saat masyarakat merasa kecewa. Kekecewaan hadir karena adanya pembatalan pemberangakan haji yang kemenag lakukan secara sepihak, serta wacana adanya tes wawasan kebangsaan KPK.
HNW menambahkan bahwa program sertifikasi dai wajar mendapat penolakan. Lantaran terkesan diskriminatif hanya menuju kepada dai agama islam saja, tidak menyeluruh kepada seluruh agama.
Baca juga Biaya Promosi Di Twitter
Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang Gus Yaqut sampaikan pada saat pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Ia menyampaikan bahwa akan menjadi Menteri Agama bagi seluruh agama yang ada di Indonesia.
Tidak hanya itu, bahkan HNW mendesak kemenag untuk tidak melanjutkan wacana program ini. Ia pun menyarankan sebaiknya kemenag lebih fokus terhadap program lainnya, yang menurutnya lebih menjadi prioritas.
Anggota DPR, Fadli Zon menolak sertifikasi
Anggota DPR RI yang berasal dari partai Gerindra Fadli Zon, turut memberikan kritik dengan adanya program ini. Menurutnya apabila program sertifikasi dai diterapkan, akan ada ketimpangan bagi para dai.
Fadli Zon pun menuliskan kritiknya melalui akun twitter pribadinya, ia menuliskan bahwa sertifikasi dai dengan alasan wawasan kebangsaan harus ditolak. Karena akan menjadi segregasi dai, yang menyingkirkan dai yang kritis, yang merupakan pola klasik jahiliyah yang Belanda gunakan pada masa penjajahan.
Tokoh Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak
Ketua umum PA 212 Slamet Maarif menolak sertifikasi, menurutnya apa yang kemenag lakukan tidak efektif dan sia – sia, sertifikasi ini lebih banyak manfaat yang kurang baik daripada manfaat yang baik. Ustad dan dai yang bergabung dalam PA 212, tidak akan bergabung dalam program tersebut.
Tokoh PA 212 lainnya, yaitu Novel Bamukmin memberikan pendapat terhadap sertifikasi dai, ia menakutkan para dai akan berpihak kepada kekuasaan menjadi oposisi penguasa. Ia menambahkan sertifikasi ini akan membuka peluang bagi para dai dalam berdakwah, yang menutupi kebenaran dan menyesatkan.
