Kemenag ingin program sertifikasi dai ini berjalan di Indonesia. Menag menjelaskan bahwa sertifikasi dai ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dai.
Namun tentu saja sertifikasi ini mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini langsung diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyyidin Junaidi.
Menurutnya sertifikasi kemenag ini dapat membuat gempar masyarakat, dan terlalu campur tangan dalam aspek agama. Ia menjelaskan bahwa program ini membuka peluang untuk disalahgunakan oleh pihak yang menggunakannya sebagai alat pengendali agama.
Selain itu, ia menyatakan bahwa MUI tidak akan mengikuti program sertifikasi dai. Lantaran sertifikasi ini dinilai merupakan ranah dari ormas – ormas islam yang ada di Indonesia.
Sekretaris Jendral MUI Dr Amirsyah Tambunan pun menolak sertifikasi dai. Menurutnya manfaat sertifikasi dai yang diterima oleh dai tidak jelas.
Baca juga Cara Berjualan di Facebook Marketplace
Jika tujuan dari kemenag adalah meningkatkan kompetensi, kualitas dan memberikan wawasan kebangsaan. Hal tersebut telah MUI lakukan, beberapa ormas pun telah mengikutinya, tambahnya.
MUI lebih memprioritaskan kemampuan dai dalam meningkatkan kompetensi, berupa pemahaman materi dan cara berdakwahnya. Hal tersebut tentu sejalan dengan perkembangan zaman.
Amirsyah menilai bahwa program ini memiliki jalan yang sama dengan ormas – ormas lainnya. Maka dari itu, MUI menolak sertifikasi dai yang kemenag terapkan.
Dengan adanya isu ini, MUI melakukan rapat pimpinan untuk memberikan respon. Dan timbul tiga pernyataan yang MUI berikan kepada kemenag.
Tiga pernyataan MUI kepada Kemenag
Pertama
MUI menilai dengan adanya sertifikasi dai, menimbulkan kegemparan, salah paham serta waswas akan adanya campur tangan pemerintah pada keagamaan yang dapat menyulitkan umat muslim dalam pelaksanaannya. Serta membuka peluang bagi pihak untuk menyalahgunakan sebagai alat pengendali agama.
Kedua
MUI paham atas pentingnya tujuan dari adanya sertifikasi ini, dalam pemberian materi terutama keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan dan lainnya. MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.
Ketiga
MUI meminta kepada semua pihak untuk tidak menghubungkan radikalisme kepada ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka. termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
